- Kegiatan Penyiaran Siaran Radio Pemerintah Daerah meliputi: Diskusi Interaktif, Sarasehan, dan Ceramah,

- Pembuatan Localhost informasi seputar saumlaki lewat media intranet oleh Tim Saumlaki Media Center (SaMc) dibarengi dengan uploader brita-brita perkembangan kota saumlaki.

- Informasi pelaksanaan Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan dalam mendukung KPUT USO di seluruh wilayah Indonesia.

- Designer Kontent awal SMC (Saumlaki Media Center)

- dan lain-lain

Bantuan ini akan mendukung beberapa kegiatan-kegiatan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah yakni dalam pemanfaatan media informasi dan teknolog oleh pemerintah dan masyarakat sebagai layanan publik yang utama.

cc.

Landasan Umum “Saumlaki Media Information Center dalam Pandangan Policymakers”

Pentingkah dibentuk SMC:::

• SMIC adalah proses membangun “transformasi” Masyarakat Informasi kepemerintahan, Kedaerahan, potensi dan peluang serta investasi yang diberdayakan oleh teknologi, khususnya komputer dan internet

• Proses kepemerintahan sendiri dapat dibagi dalam tiga kelompok besar – proses proses Akses Layanan, Proses Pentingnya Pemanfaatan Media, dan proses Penciptaan content keunggulan lokal

• Sisi lain dari membangun “transformasi” lewat SMC adalah pengembangan e-Gov, e-Rural (Internet Perdesaan), e-Library terpusat dengan link (tergabung/join) organisasi kepemerintahan, kelembagaan informasi

• SMC memberikan peluang kepada stakeholder pelaku bisnis local maupun nasional (International) guna mendapatkan informasi tentang program, peluang dan investasi serta menanggulangi keterbatasan pemanfaatan IT (Digital Divide)

• Dukungan SMC sebagai pusat pemelajaran dan pemberdayaan akan pemanfaatan media teknologi informasi (broadcasting) dalam suatu forum diskusi pembangunan daerah.

• Keanggotaan SMC memiliki jiwa entrepreneur ke arah public marketing lewat media informasi internet.

Pentingkah Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun Masyarakat Informasi

• Komitmen pemerintah sangatlah penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan akan keputusan (belajar dari Pengalaman) Selama ini kesuksesan dalam penerapan IT, khususnya di daerah Takalar dan Kutai Timur dikarenakan oleh “leadership factor”, perlu factor leadership yang kuat (di daerah dan nasional), vision , commitment, dan communication – merupakan syarat keberhasilan pemanfaatan IT. Contoh konkrit adalah, keberhasilan implementasi eGovt di kabupaten Takalar dan Kutai Timur adalah karena komitmen, dan kepedulian Bupati daerah tersebut terhadap IT. Dimana Peluang: system/budaya top down bisa dimanfaatkan. Apabila bisa diterapkan dari leader diharapkan bisa ditingkatkan, sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti: apa manfaatnya? Pemborosan saja etc. “Perlu ada kebijakan yang jelas dan tegas untuk membangkitkan kesadaran secara luas”.

Pentingkah sinkronisasi/keselarasan program pembangunan IT (Infrastruktur)

• Sinkronisasi dan keselarasan program pembangunan Pemerintah Pusat sangatlah penting guna menjaga terjadinya pembangunan infrastruktur yang overload dengan kebutuhan akan berakibat kedepan beban dari pemerintah daerah. Pentingkah Kontent didesign:::

• Konten identik dengan Portal/Website/Weblog. • Kontent adalah suatu Administration Management Data sebagai suatu keluaran (output) Informatisasi kepada public/private sector.

• Kontent sangatlah penting, karena tanpa Konten infrastruktur dan aplikasi tidaklah bermanfaat.

• Kontent menggambarkan wajah kita, profil diri kita, langkah-langkah pembangunan dan pengembangan investasi dan kerja sama lewat media Internet.

• Kontent memberikan informasi yang cepat (Internet), dan tepat serta kepastian (Kelembagaan/Organisasi Pemerintah). Kontent juga memberikan peluang kerja sama. Memperpendek proses Adm. Konsolidasi Kerjasama. • Kontent SMC didesign memberikan gambaran, profil informasi perdesaan, Kepariwisataan, serta potensi dan peluang Bussiness kepada public marketing (mendukung)

• Aplikasi dan Konten SMC terletak dan ditempatkan dalam pembentukan 1 (satu) atap penyatuan program Pemanfataan System Informasi terpusat Dinas/Badan terkait. (seperti: Bussiness Center, Badan Investasi dan Kerja sama, RPD, Hubmas/Protokoler, Kantor Perwakilan Daerah, etc)::: mengurangi Biaya

Akhir kata manakah yang lebih penting Infrastruktur, aplikasi atau Konten”?

Please komentar??:))

A. Dasar

Penyusunan Kebijakan Umum Tahun 2010 berdasarkan pada :

-          RPJM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Revisi 2007-2012

-          Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon & Priortas Anggaran Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009

-          Renstra Dinas Perhubungan (Review) 2007 – 2012

-          Rencana Kerja Tahunan (Revisi) 2009

-          Dokumen Pendukung Perencana Lainnya.

B. Tantangan Yang Dihadapi

Tantangan yang dihadapi SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sehingga sangat perlu melakukan Rancangan Program dan Kegiatan 2010 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah dari Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Rencana Strategi SKPD 2007-2012 Revisi, adalah sebagai berikut:

1)      Peningkatan Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, Darat serta Informasi dan Komunikasi Pemerintah maupun masyarakat.

Implementasi:

-          Pengusulan Pergeseran Anggaran dan Perubahan Nomenklatur dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Transportasi Udara (Bandar Udara) dan Laut (KMP. Egron) meliputi: Pengurusan Asuransi Kapal dan Dokumen-dokumen Kapal termasuk Subsidi

-          Pendobolan dalam Operasinalisasi beberapa kegiatan yakni dalam Administrasi Perkantoran dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan kesamaan kode belanja (Fluktuasi Anggaran)

2)      Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti diklat teknis Perencanaan, Darat, Laut, Udara, Komunikasi dan Informatika

Implementasi:

-          Penambahan tenaga teknis operasional lapangan dalam lingkup program dan kegiatan Penyebrangan, Terminal dan LLAJ Dal Ops (Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya)

3)      Konsolidasi Kegiatan-kegiatan yang mendukung dan menghasilkan Penerimaan dan Pendapatan bagi Daerah melalui identifikasi dan Inventarisasi PAD tersebut.

Implementasi:

-          Penambahan tenaga teknis dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah

Tantangan yang dihadapi SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sehingga sangat perlu melakukan Rancangan Perubahan Anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Revisi, adalah sebagai berikut:

6.1. KESIMPULAN

1. Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1. Revisi Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2007-2012 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2009 ini sampai dengan tahun 2012 merupakan Revisi Renstra terjadi Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Nomor 41 Tahun 2007.

1. Dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini, telah ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang meliputi Peningkatan Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan penerimaan daerah khususnya PAD, optimalisasi akses layanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, serta mendukung pengembangan percepatan wilayah tertinggal dan terisolir.

1. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis ini, akan dijabarkan secara lebih terperinci melalui Rencana Kerja dalam Tahun Anggaran berjalan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

6.2. HARAPAN

1. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini, diharapkan seluruh Bidang Program dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program SKPD yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

1. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis SKPD ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh stakeholder dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan Rencana Strategis SKPD Revisi Tahun 2007-2012 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis SKPD  2009-2012, diharapkan dapat membangun dasar-dasar yang kuat bagi pelaksanaan Rencana Strategis 3 (tiga) tahun.

6.3. LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI

1. Persiapan perumusan kebijakan ;
2. Perumusan kebijakan umum dan teknis ;
3. Pelaksanaan kebijakan ;

Penerapan dan koordinasi pengembangan ;

Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan ;

Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan data ;

1. Pembangunan / Pemeliharaan / Pengelolaan Prasarana dan Sarana ;
2. Pengawasan dan pengendalian ;
3. Pelaporan dan Evaluasi ;
4. Rencana Tindak.

Selanjutnya, langkah-langkah mengimplementasikan Renstra disajikan dalam Flowchart pada gambar dibawah ini:

1. A. Kedudukan

Kedudukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berdasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

1. B. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengggara Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informitka.

1. C. Fungsi

Untuk melaksamakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1)     Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

2)     Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;

3)     Pelaksanaan kebijakan pos, telekomunikasi, informatika, peliputan dan media serta pelayanan informasi;

4)     Penerapan dan koordinasi pengembangan tekonologi informasi;

5)     Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sistim informasi;

6)     Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan dan pengolaan data;

7)     Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana lalulintas;

8)     Pengelolaan terminal, dermaga/pelabuhan dan perpakiran;

9)     Pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan;

10)  Pembinaan ketertiban dan keselamatan lalulintas;

11)  Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;

12)  Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;

13)  Pengujian kendaraan bermotor;

14)  Pengelolahan Unit Pelaksana Teknis; dan

15)  Pengelolahan ketatausahaan dinas.

1. D. Tupoksi Sekertariat Dinas

Sekertariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolahan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggan, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Sekertariat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas kesekertariatan dengan fungsi sebagai berikut ;

1)     Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;

2)     Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

3)     Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana dan sarana serta hubungan masyarakat;

4)     Pelayanan administrasi dan fungsional;

5)     Perumusan kebijakan umum dinas;

6)     Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;

7)     Penyusunan rencana umum dinas;

8)     Penyusunan rencana strategis dinas;

9)     Penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan dinas;

10)  Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dinas;

11)  Penyusunan penetapan kinerja dinas;

12)  Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

13)  Penyusun rencana kerja sama;

14)  Pengelolaan data di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;

15)  Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;

16)  Penyusunan pedoman operasional standar pelayanan minimal;

17)  Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;

18)  Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;

19)  Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

20)  Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

1. E. Tupoksi Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas,  Bidang  Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1)     Penyusunan rencana kegiatan bidang perhubungan darat;

2)     Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasaranan dan sarana lalu lintas;

3)     Penuyusunan rencana teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasaranan dan sarana lalu lintas;

4)     Pengaturan dan pengendalian ketertiban lalu lintas;

5)     Pembinaan dan pengawasan keselamatan lalu lintas;

6)     Pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana lalu lintas;

7)     Pengelolaan terminal, dermaga/pelabuhan regional dan perparkiran;

8)     Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan darat.

1. F. Tupoksi Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkuta orang dan barang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perhubungan Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi :

1)   Penyusunan rencana kegiatan bidang perhubungan laut dan udara;

2)   Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan;

3)   Pembinaan dan pengendalian angkutan laut  dan udara;

4)   Pembinaan dan pengawasan penyelenggara angkutan laut dan udara;

5)   Pengelolaan pelabuhan regional;

6)   Penyusunan trayek angkutan, jaringan lintas dan lintasan peti kemas;

7)   Pengendalian angkutan laut dan udara;

8)   Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan laut dan udara.

1. G. Tupoksi Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas dengan fungsi :

1. Penyusunan rencanan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Perumusan kebijakan teknis pos, telekomunikasi, pengembangan teknologi informatika, peliputan, media dan pelayanan informasi;
3. Penyusunan rencana teknis pos, telekomunikasi, pengembangan teknologi informatika, peliputan, media dan pelayanan informasi;
4. Penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi informasi;
5. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolahan sistem informasi;
6. Pelaksanan dan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data elektronik;
7. Pengelolahan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika.