Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD

TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2008

Hambatan dan Kendala serta Kesimpulan Proses Pencairan Keuangan SKPD

Hambatannya dan Kendala

o       Proses Pembahasan Anggaran APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pertengahan dan pengesahaanya triwulan 1 dan.  Pelaksanaan Aktifasi SKPD pada Triwulan 2

o       Perubahan system manajemen pengelolaan keuangan daerah dari Kepmen No 29 Tahun 2002 ke Permendagri No. 13 Tahun 2006.

o       Kesulitan dalam pengelolaan Laporan Keuangan 2006 dikarenakan masih menggunakan KEPMEN 29 sedangkan LK 2008 menggungkan Permendagri No. 13 Tahun 2007 sehingga halaman LRA dan Neraca  Tahun sebelumnya dikosongkan.

o       PERMEN Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, masih perlu pembenahan dalam Pembukuan dan Pelaporan Keuangan baik Triwulan maupun Semesteran dan Akhir Tahun

o       Pembuatan Laporan Keuangan ini baik triwulan, semesteran, dan akhir tahun baru diterapkan dan dilaksanakan di SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat  Tahun Anggaran 2008.

o       Proses Penetapan Anggaran Luncuran baru diserahkan dalam Revisi oleh Bagian Keuangan pada tanggal 14 April 2008. atas Keputusan Bupati Nomor : 900-223-Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Belanja Lanjutan Tahun Anggaran 2006 & 2007 di Lanjutkan ke Tahun Anggaran 2008.

o       Proses Dokumen Lelang telah masuk dalam Triwulan ke – II sehingga akan terjadi pencairan naik secara signifikant pada bulan April – Juni (Triwulan ke – II) atau Semester I

o       Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan secara porposional terhadap Belanja Langsung dan Tidak Langsung SKPD yang BARU diterapkan pada tahun anggaran 2008, sedangkan yang lalu hanya dipertanggungjawabkan Belanja Langsung saja, sehingga keterlambatan dalam penyusunan laporan ini dikarenakan Pengumpulan Berkas harus menunggu Proses Pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran/Gajih dan Penerimaan menyerahkan ke Bagian Perencanaan untuk diakomodir dan diklasifikasikan menurut belanja dalam Laporan ini.

o       Staf Perencanaan dan Pengelolaan Program Administrasi dan Keuangan perlu diadakan pelatihan khusus diklat keuangan guna peningkatan kinerja pengelolaan lebih mapan lagi.

Prognosi  3 Bulan ke Depan

Dalam Prognosi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  Dinas Perhubungan tahun anggaran 2008 diarahkan kedepan meliputi:

ü       Penyelesaian SPJ dan berkas-berkas pendukung lainnya dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan

ü       Permintaan dan Pengajuan Dana untuk kegiatan belanja langsung seperti program dan  kegiatan  sesuai dengan Rencana dan Rancangan Kerja tiap bidang tugas, meliputi:

1.      Jadwal Kegiatan yang harus dimasukan oleh PPTK kepada Bendahara dalam suatu Rencana Kerja per 3 bulan, 6 Bulan, dan Akhir tahun 2008

2.      Sinkronisasi Kegiatan dengan Aktifiasi Penyelesaian Administrasi Keuangan  dari Bendahara Pengeluaran

ü       Pengendalian Interen bagi keuangan dan administrasi sesuai dengan kondisi SKPD

Prognosi  6 Bulan ke Depan

Catatan Kepala Dinas Perhubungan:

1.        Target realisasi dana luncuran tahun 2007, sudah harus diselesaikan sebelum akhir bulan Agustus 2008.

2.       Target Perolehan PAD sampai akhir September harus dapat mencapai ± 60%

3.       Kegiatan-kegiatan yang ditenderkan harus dapat diselesaikan paling lambat bulan Agustus 2008.

4.       Evaluasi Rutin SP2D dan SPJ harus dapat dipertanggungjawabkan secara berkala (Buat Laporan Bulanan).

5.       Persiapan Pengelolaan KMP. Egron dan Presentase SID Pelabuhan dan Rencana Induk Lapter Tepa dan Moa.

Sesuai dengan Kondisi dalam Pengendalian Internal Program dan Kegiatan.

admin: ernesfalikres@yahoo.com, andityaman2007@yahoo.co.id. Saumlaki, Sept 2008.

Laporan Keuangan 31 Maret 2008 SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

Grafik Realisasi dan Alokasi Anggaran DPA-SKPD Dishub Kab. MTAB

Penjelasan Grafik dapat anda baca setelah yang berikut ini…

PAD DISHUB 2008

EVALUASI PENERIMAAN PAD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2008

Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi.

Belum tersedianya jasa yang disediakan oleh PEMDA. – Fasilitas Tambatan Kapal Rakyat, - Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi dalam membayar retribusi. Belum beroperasinya Bus Damri (Telah selesai diperbaiki dan dalam proses pengiriman ke Saumlaki) Tingginya Biaya Operasional KM.Terun Narnitu sehingga Pihak Ketiga Belum Bisa Merealisasikan Hasil Bagi Keuntungan kepada Pemda.**

Sumber: PPK-SKPD

Grafik PAD dikelola oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pengantar Renstra 2007 – 2012

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor perhubungan, karenanya sektor perhubungan harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal,  berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa serta berfungsi sebagai katalisator pengembangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang senantiasa diperhadapkan pada kompleksitas permasalahan perhubungan antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku maupun dengan wilayah lain diluar kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka sektor perhubungan, memiliki peran sesuai kecakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban dalam menyusun rencana dan merumuskan kebijakan dalam upaya penyediaan layanan jasa transportasi dalam kerangka peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Draft Rencana Strategi Pembangunan sektor perhubungan kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007 – 2012, merupakan kerangka implementasi dari Tataran transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi Maluku Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) yang merupakan landasan bagi perencanaan transportasi wilayah kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga dapat tercipta tahapan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif dan berdaya guna dalam mendukung potensi perdagangan, mobilitas sosial dan budaya masyarakat Maluku pada umumnya,  serta masyarakat Maluku Tenggara Barat pada khususnya,  dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Draft Rencana Pengembangan sektor perhubungan kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007 – 2012, kiranya menjadi sebuah langkah yang dapat membantu Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya Dinas Perhubungan di dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan peningkatan layanan jasa transportasi dan komunikasi bagi masyarakat Maluku Tenggara Barat.

Saumlaki,  Januari 2008

Kepala Dinas Perhubungan

Ir. M. Batlolona, MT

Selamat Datang

Selamat Datang di Situs BLogroll

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

menyajikan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup perhubungan semoga bermanfaat.

Saran dan Kritik

Email : andityaman2007@yahoo.co.id

atau alamat : Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.  Jalan Poros Utama Saumlaki Kode Pos 97664 Telpon. 0918-21548 Fax: 0918-21200 Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:  Ernes Andityaman Falikres, ST

(P) Saumlaki, 27 September 2008.