Bantuan Kegiatan Operasional Penyebaran Informasi Publik Kominfo

Mendasari Keputusan Kepala Badan Informasi Publik Nomor:38/KEP/BIP/KOMINFO/3/2009 tentang petunjuk Teknis Bantuan Kegiatan Operasional Badan Informasi Publik bagi propinsi dan kabupaten/kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapat bantuan pelaksanaan operasional penyebaran informasi publik yang akan dikelola oleh Tim Media Center (Saumlaki Media Center) baru usulan akan tetapi sudah ada organizer pelaksanaan meliputi:

- Kegiatan Penyiaran Siaran Radio Pemerintah Daerah meliputi: Diskusi Interaktif, Sarasehan, dan Ceramah,

- Pembuatan Localhost informasi seputar saumlaki lewat media intranet oleh Tim Saumlaki Media Center (SaMc) dibarengi dengan uploader brita-brita perkembangan kota saumlaki.

- Informasi pelaksanaan Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan dalam mendukung KPUT USO di seluruh wilayah Indonesia.

- Designer Kontent awal SMC (Saumlaki Media Center)

- dan lain-lain

Bantuan ini akan mendukung beberapa kegiatan-kegiatan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah yakni dalam pemanfaatan media informasi dan teknolog oleh pemerintah dan masyarakat sebagai layanan publik yang utama.

cc.

Layout Jaringan Internet Perdesaan dan Saumlaki Media Center

Presentas Layout Design Alokasi Jaringan Internet Perdessaan (JIP) dan Saumlaki Media Center: Ernes Andityaman Falikres

Tata Kelola Saumlaki Media Center

Konsep Dasar Pemikiran Saumlaki Media Center, yang perlu digaris bawahi adalah masalah visi dan misi dalam perencanaan dan implementasi. Semua hal tersebut di atas nantinya harus mempunyai ukuran tertentu yang dapat diukur. Apakah visi dan misi tersebut? Visi dan misi tersebut adalah bahwa transformasi masyarakat yang membutuhkan informasi yang “cepat”, akurasi dan kepastian dari pemerintah, serta pelayanan publik yang cepat murah dan efisien. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam perencanaan strategi dan implementasi. Dalam hal strategi yang digunakan, milestone (tahapan), dan ukuran yang akan dicapai inilah banyak hal yang harus dipertanyakan.

Pandangan KUA 2010 SKPD

Author: Sub Bagian Perencanaan SKPD Perhubungan Komunikasi dan Informatika

A. Dasar

Penyusunan Kebijakan Umum Tahun 2010 berdasarkan pada :

-          RPJM Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Revisi 2007-2012

-          Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon & Priortas Anggaran Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009

-          Renstra Dinas Perhubungan (Review) 2007 – 2012

-          Rencana Kerja Tahunan (Revisi) 2009

-          Dokumen Pendukung Perencana Lainnya.

Titik Sentral Perubahan Anggaran SKPD

Titik sentral perubahan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2009 6 (enam) Bulan ke depan,  dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)      Peningkatan Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, Darat serta Informasi dan Komunikasi Pemerintah maupun masyarakat.

Isu Strategis

Permasalahan yang mendasar di SKPD adalah Peningkatan dan Perluasan Akses sarana transportasi laut dan darat serta udara bagi masyarakat sebagai moda arus orang, barang dan jasa mendukung perekonomian rakyat.  Peningkatan Sumber daya aparatur dengan mengikuti Diklat Teknis sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pembangunan.  Disamping itu pula guna pengadaan infrastruktur sarana transportasi di bidang teknologi informasi dan komunkasi (TIK) memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga sebagai skala prioritas utama jangka panjang SKPD secara bertahap.

Prospek (Prognosi 6 bulan Kedepan)

Prospek Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Komunikasi dan Informatika sangatlah penting dalam Peningkatan Fasilitas Transportasi akan menuju ke arah penyesuaian dimana sarana pendukung Informasi dan Komunikasi lewat media teknologi (Media Center) dan akan dikembangkan Pusat Jaringan Information Perdesaan (JIP) kan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia, akan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diberbagai lintas sektoral (Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Pertanian, dan Investasi, diharapkan dapat diterapkannya Kota Saumlaki sebagai Online Informasi dan Teknologi (SoIT) akan menunjang perubahan pola pikir perencanaan dan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahap demi tahap, dimana akan memberikan informasi kepada masyarakat untuk maju ke arah yang baik.

Kua Perubahan Anggaran 2009

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 berdasarkan isu-isu kejadian eksternal dan monitoring dan evaluasi pengendalian internal program dan kegiatan, berupa tantangan yang dihadapi  meliputi:

Tantangan yang dihadapi SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sehingga sangat perlu melakukan Rancangan Perubahan Anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Revisi, adalah sebagai berikut:

Tantangan	Hambatan
1)      Perlunya peningkatan fasilitas infrastruktur transportasi laut, udara, dan darat sebagai moda percepatan mobilitas orang, arus barang dan jasa guna peningkatan siklus ekonomi kerakyatan;	Pengoperasian KMP. Egron yang dikelola oleh PEMDA yang status kepemilikan dalam operasional belum diselesaikan berupa dokumen dan subsidi kapal serta asuransi dan Operasionalisasi selama 6 bulan kedepan sangat perlu diperhatikan Kelayakan dan Operasionalisasi dalam Bandar Udara perlu ditinjau kembali dalam Pembagian Tugas bersama Satker Perhubungan Udara dalam objektivitas TUPOKSI Anggaran Operasional dan Jasa Service pelayanan angkutan bus damri sangat minim hingga beberapa bulan terakhir tidak bisa dioeprasionalisasikan.
2)      Semakin berkembangnya era informasi dan teknologi secara regional maupun internasional yang memberikan dampak pada pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance)  dalam pola suatu sistem yang terintegrasi (e-Government System Integration);	Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam mendukung penyebaran informasi Kemajuan Teknologi dan Informasi yang dibangun sangat perlu dinomiasi oleh Pemerintah Daerah dalam suatu Pusat Jaringan Informasi Perdesaan (JIP) Keterkaitan Pusat Informasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk Media Center Kabupaten sebagai suatu Sistem yang terintegrasi antara Stakeholder dengan Pemerintah (eGovernment)
3)      Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;	Kesejahteraan para pegawai dinas (PNS) maupun Non PNS perlu ditingkatkan terutama Pelaksanaan Pengawasan Operasional dan Pengendalian LaluLintas, Penyebrangan, dan Pelabuhan yang secara signifikant sangat memprihatinkan dari Beban Kerja Keterbatasan Anggaran Diklat Teknis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Penambahan tenaga teknis dalam lingkup kegiatan dan program pelayanan administrasi perkantoran
4)      Semakin banyak Pengelolaan dan pelaksanaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai dasar pola SKPD-234  yang diidentifikasi baik bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi;	Anggaran Operasionlisasi sangat minim dalam intensifikasi penerimaan PAD yng dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kom Info disetiap Bidang Penambahan tenaga teknis dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah

Output Renstra Revisi 2007-2012

6.1. KESIMPULAN

1. Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1. Revisi Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2007-2012 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD selama kurun waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2009 ini sampai dengan tahun 2012 merupakan Revisi Renstra terjadi Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Nomor 41 Tahun 2007.

1. Dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ini, telah ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang meliputi Peningkatan Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan penerimaan daerah khususnya PAD, optimalisasi akses layanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, serta mendukung pengembangan percepatan wilayah tertinggal dan terisolir.

1. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis ini, akan dijabarkan secara lebih terperinci melalui Rencana Kerja dalam Tahun Anggaran berjalan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

TUPOKSI DISHUBKOMINFO KAB. Maluku Tenggara Barat

1. A. Kedudukan

Kedudukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berdasarkan pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

1. B. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengggara Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informitka.